Rumah Kontrakan Darin Mumtazah Milik Anggota BIN?
ABG yang Dekat dengan Bekas Presiden PKS
Kamis, 23 Mei 2013 – 04:19 WIB
JAKARTA - Darin Mumtazah mendadak tenar di tengah hiruk pikik kasus suap impor yang melibatkan politisi PKS. Belum habis dikabarkan bahwa siswi salah satu SMK di Jakarta itu sebagai istri siri mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, kini muncul kabar bahwa rumah yang disewa keluarganya di Jalan Bhineka Raya No 3 RT 10 RW 09, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur ternyata milik seorang anggota Badan Intelejen Negara (BIN).
"Rumah yang disewa keluarga Darin punyanya Pak Saut Situmorang," kata Ketua RT 10 Dede kepada wartawan beberapa waktu lalu. Saut, lanjut Pak RT bekerja di salah satu departemen pemerintahan, tanpa mengetahui nama departemannya secara rinci.
Baca Juga:
Namun Dede mengingat bahwa Saut berciri-ciri kepala agak botak dan berbadan tegap. Awalnya muncul dugaan bahwa Saut yang dimaksud Dede adalah Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan yang juga bernama Saut Situmorang. Namun saat dikonformasi ternyata Saut yang juga bekas juru bicara Kemendagri membantah memiliki rumah tersebut.
"Saya tidak punya rumah di daerah situ," ujar Saut setelah mengikuti rapat dengan Komisi I di DPR, Jakarta, Rabu (22/5). Lebih lanjut Saut mengatakan, dirinya hanya memiliki satu rumah yang beralamat di Jalan Pondok Bambu II Blok B no. 22, RT 01 RW 05 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit. "Mungkin saja itu Saut yang lain," imbuh Saut.
JAKARTA - Darin Mumtazah mendadak tenar di tengah hiruk pikik kasus suap impor yang melibatkan politisi PKS. Belum habis dikabarkan bahwa siswi salah
BERITA TERKAIT
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi