Rumah Murah Diusulkan Bebas Biaya

JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengusulkan penghapusan sejumlah beban biaya dalam pembangunan rumah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi jumlah backlog (kekurangan) perumahan yang saat ini telah mencapai 13,6 juta unit.

"Saat ini pemerintah sedang mengupayakan penurunan harga jual rumah sejahtera bagi MBR," ujar Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait pelaksanaan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kemarin. Penurunan harga jual rumah itu diharapkan dapat terlaksana melalui sejumlah pengurangan beban biaya.

Djan merinci usulan pembebasan bebab biaya itu antara lain terkait dengan biaya sertifikasi tanah dimana surat resmi dari Menpera sudah selesai dibuat dan dikirimkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Selain itu juga sejumlah beban biaya lain seperti SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah), IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan PPn (Pajak Pertambahan Nilai)," terangnya.

Bukan hanya itu, Kemenpera juga mengusulkan agar rumah sejahtera dibebaskan dari biaya penyambungan listrik dan gambar instalasi listrik. Lantas juga diharapkan ada pembebasan beban biaya untuk pengembangan air minum. "Dengan dihapuskannya sejumlah beban biaya itu kita harapkan harganya lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tegasnya.