Rumah Murah PNS Terbentur Lahan

Padahal, saat itu pemkab sudah melakukan tahap pendataan atau menginventarisasi para PNS yang dinilai pantas memperoleh fasilitas tersebut.

Namun demikian, kata Heru, sampai sekarang pihaknya juga belum melakukan komunikasi kembali dengan pemerintah pusat.

‘’Memang belum ada. Hingga sekarang, dari Kemen PU-PR belum ada koordinasi dengan kami,’’ katanya.

Meski begitu, diakui Heru program rumah murah bagi PNS tersebut sedianya banyak memberikan keuntungan. Menurutnya, apabila digulirkannya program rumah murah itu, bagi para PNS yang memenuhi syarat tentunya berpeluang mendapat rumah hunian dengan harga lebih murah.

‘’Polanya, pembeli akan mendapat subsidi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk harga jual perunitnya,’’ jelasnya.

Selain itu, regulasi untuk pelaksanaan proyek pengadaan rumah murah yang menggunakan lahan pemerintah belum jelas.

Untuk menghindari masalah yang timbul kemudian hari, pihak panitia daerah tidak berani melanjutkan pengadaan rumah itu hingga sekarang. (her/eba)