Rumah Tangga Juga Berperan Dalam Mengawasi Pangan
jpnn.com, MATARAM - Balai Besar POM Mataram sudah melakukan kerja sama selama ini dengan Komisi IX DPR dan juga melakukan langsung sosialisasi pembinaan terhadap KUKM. Gunanya agar jangan sampai makanan itu sampai terlebih dahulu sampai ke konsumen. Komisi IX, SKPD dan BPOM sudah melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku pembuatnya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/6).
Di sisi lain, Ermalena juga berharap peran orang tua ini lebih penting lagi. Oleh karena itu, menurut dia, kita juga bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana. Kerja sama tersebut untuk melakukan kegiatan pencegahan penggunaan barang-barang yang memang tidak kita inginkan dikonsumsi oleh anak-anak dan memang ini terjadi dimana-mana bukan hanya di NTB tapi seluruh Indonesia.
“Memang pengawasan ini harus dilakukan secara terkoordinasi dengan baik tidak hanya oleh SKPD yang hadir di hari ini tapi juga dengan pihak Kepolisian,” jelasnya.
Komisi IX menilai koordinasi yang dilakukan di NTB itu baik sekali, dilihat dari Dinas Kesehatan, Perdagangan dan Balai Besar menurutnya luar biasa koordinasinya.
“Saya mendengar bahwa awal Ramadan pun mereka sudah mulai turun, dan tadi yang tersisa tinggal 2 Kabupaten, dan kita berharap bahwa segera 2 Kabupaten itu bisa terselesaikan,” lanjut Ermalena.
Hal itu, lanjut dia, sudah dibuktikan antara tahun 2016 dan 2017 ini terjadi penurunan yang sangat signifikan dari penggunaan bahan-bahan tambahan yang membahayakan kesehatan masyarakat.
“Kita dari Komisi IX DPR berharap seluruh jajaran Balai POM melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman agar tidak ada masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang menggunakan bahan-bahan tambahan seperti boraks, formalin, pewarna rhodamin dan sebagainya,” lanjutnya.
Balai Besar POM Mataram sudah melakukan kerja sama selama ini dengan Komisi IX DPR dan juga melakukan langsung sosialisasi pembinaan terhadap KUKM.
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum