Rumit, Sistem Administrasi Bikin 'Keder' Pemda

JAKARTA - Sistem administrasi pemerintahan yang rumit membuat pemerintah daerah takut untuk menjalankan program. Ketakutan ini cukup beralasan. Sebab mereka khawatir program yang dijalankan akan membawa dampak kepada penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

jpnn.com - Terkait hal ini, rencananya besok pemerintah daerah akan melakukan pertemuan dengan DPD, KPK dan BPK. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sistem administrasi yang aman bagi pemerintah daerah.

Anggota DPD asal Lampung Kasmir Tri Putra mengatakan, dalam pertemuan tersebut akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan yang bisa disidik oleh KPK. Penjelasan sama juga akan diberikan oleh BPK. "Dari pengawasan DPD, ada program yang tidak berjalan karena pemerintah daerah takut disidik oleh KPK. Sebab progam yang dilaksanakan diindikasikan korupsi," kata Kasmir, Kamis (21/8).

Kasmir juga mengatakan, ada beberapa kasus yang oleh BPK dinyatakan clear, namun kemudian disidik oleh KPK. Hal ini seperti dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di beberapa daerah. "Karenanya, hal-hal seperti itu akan dibahas agar sistem pemerintahan yang dijalankan aman," tukasnya. (ais)