Rupiah Anjlok, Presiden Gelar Rapat Terbatas
jpnn.com - JAKARTA - Menyikapi goncangan nilai rupiah terhadap dolar AS, hari ini Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung menggelar rapat kabinet terbatas, Rabu (21/8). Rapat terbatas ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Gubernur BI Agus Martowardoyo, Menkeu Chatib Basrie dan Menkopolhukam Djoko Suyanto.
Rapat ini beragendakan langkah yang akan diambil pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terkait anjloknya nilai tukar rupiah.
"Presiden juga menginstruksikan kepada Menkeu untuk meningkatkan koordinasi dengan BI dan OJK. Semalem Wapres juga mengadakan rapat khusus untuk membahas masalah itu," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah di kompleks kantor Presiden, Jakarta, Rabu, (21/8).
Presiden SBY, kata dia, menginstruksikan jajaran terkait untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan karena tekanan global saat ini bukan hanya menghantam rupiah. Tetapi juga menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
"2008 kan kita melakukan mekanisme mitigasi dampak krisis eko global, hal itu juga akan dilakukan pada saat-saat ini, bagaimana penguatan kebijakan fiskal dan korelasinya terhadap kebijakan moneter," ujarnya
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah kongkrit guna meredam gejolak ini. Namun harus dikoordinasikan oleh segala pihak terlebih dahulu sebelum diterapkan
"Intinya pemerintah memperhatikan terus dan menyiapkan policy response," tandas Hatta.(flo/jpnn)
JAKARTA - Menyikapi goncangan nilai rupiah terhadap dolar AS, hari ini Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung menggelar rapat kabinet
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Industri Kosmetik Makin Kompetitif, Produsen Gencar Luncurkan Produk Baru
- Snapcart Ungkap Marketplace Pilihan Brand Lokal dan UMKM
- IHCBS 2024: Wujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Transformasi SDM & Bisnis
- AISI Soroti Tantangan Penetrasi Kendaraan Listrik di Indonesia
- Tingkatkan Dana Murah, BTN Gandeng UPN Veteran Yogyakarta
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan