Rupiah Loyo, Pemerintah Jangan Cari Kambing Hitam

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal berharap pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla tidak mencari kambing hitam atas melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah harus mencari solusi cepat dan tepat mengatasinya.

"Kondisi ini memang harus dicarikan solusinya, karena kita juga melihat dengan kondisi negara yang berat sekarang, tentu banyak cari kambing hitam, disebut lah ini warisan pemerintahan dan macam-macam, itu kan gak pas," kata Jon Erizal saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/12).

Menurut politikus PAN ini, setiap pemerintahan memiliki tantangan masing-masing yang harus dihadapi. Apalagi masa transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Jokowi-JK banyak potensi terbaca dan seharusnya bisa diantisipasi agar tidak pengaruh kepada nilai tukar rupiah. Di antaranya adalah situasi politik.

Legislator asal Riau ini juga meengatakan melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat mendekati angka psikologis Rp 13.000 per USD, meski sudah kembali menguat tapi belum cukup aman bagi perekonomian nasional, terutama bagi pelaku usaha  yang bergerak dibidang ekspor-impor.

"Ada betulnya, saat rupiah melemah ekspor jadi kompetitif (seperti yang dikatakan Wapres Jusuf Kalla), cuma jangan lupa, bahwa untuk menjadikan produk kita berkualitas ekspor kita masih banyak konponen impornya," kata Jon Erizal.

Selain itu, pemerintah juga jangan lupa bahwa suku bunga kita landing grade-nya masih tinggi dibanding negara lain. Kondisi ini jelas menyulitkan produk dalam negeri untuk bersaing dengan negara lain. Lalu birokrasi yang menyulitkan pelaku usaha.

"Perizinan yang diakui perusahaan sekarang sangat tidak efisien. Itu kan harus diperbaiki cepat. Harus dicari solusi tepat. memang kondisinya bagaimana memacu ekspor, tapi janganlah mencari kambing hitam. Kalau manufaktur yang akan digenjot, infrastrukturnya harus diperbaiki," jelasnya.

Karena itu pihaknya meminta pemerintah lebih serius dalam masalah ini. Karena yang dilakukan pemerintahan ini baru jangka pendek dengan adanya intervensi Bank Indonesia (BI) terhadap suku bunga. Namun jangka menengah dan panjang, banyak tantangan harus harus dihadapi pemerintah.(fat/jpnn)