Rusuh di Mesuji, DPR Dorong UU Perkebunan Direvisi

Bahkan, kata Herman, UU Perkebunan pula yang sering digunakan oleh pengusaha untuk memidanakan masyarakat. Dengan berlindung di balik UU, pengusaha menyeret warga sekitar perkebunan dalih menghalang-halangi perusahaan membuka lahan perkebunan.

Alasan lain tentang perlunya UU Perkebunan direvisi karena sebagian ketentuan di UU tersebut, terutama pasal 21 dan 47 sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). (fas/jpnn)