Rusuh Pilkada Sibolga, 10 Ditahan
Hitung Suara di Mapolres
Minggu, 16 Mei 2010 – 14:35 WIB

Rusuh Pilkada Sibolga, 10 Ditahan
Menurutnya, di sejumlah objek vital dilakukan penjagaan ketat sebagai langkah antisipasi amuk massa susulan. “Pelaksanaan patroli dan penjagaan ketat di KPUD Sibolga serta objek vital lainnya ditingkatkan. Brimob dan Samapta akan melaksanakan patroli di semua kecamatan-kecamatan,” jelas MP Nainggolan.
“Saat ini, lima pleton Brigade Mobile (Brimob) dari Sipirok ditambah dua pleton Dalmas Polres Tapteng dan Taput sudah ditambah untuk melakukan pengamanan di Kota Sibolga,” sambung Karo Ops Poldasu Kombes Anang didampingi Kapolresta Sibolga, AKBP Jhonni Sebayang dan Kapolres Tapteng AKBP, Dicky P Negara di Mapolres Tapanuli Tengah, Sabtu (15/5), usai menggelar rapat tertutup bersama seluruh pasangan calon wali kota yang ikut bertarung di Pilkada Sibolga bersama KPUD dan Panwaslu Sibolga.
Anang menegaskan, situasi keamanan di Kota Sibolga saat ini sudah mulai berangsur kondusif. Namun demikian konsentrasi masa masih terdeteksi di sejumlah titik khususnya di daerah–daerah basis salah satu pasangan calon wali kota.
“Secara umum situasi sudah terkendali dan berangsur kondusif karena tidak ada lagi aksi masa yang digelar hari ini (Sabtu),” katanya seraya berharap, situasi kondusif ini tetap terjaga terlebih adanya kesepakatan dari para pasangan calon untuk sama-sama menenangkan massa masing-masing.
SIBOLGA - Aksi anarkis massa yang merusak 3 kantor Camat di Sibolga, Jumat (14/5) lalu terus berlanjut hingga malam.Hingga kemarin (15/5), polisi
BERITA TERKAIT
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang