Rusun Marunda Bermasalah, Kepala UPT Dicopot

"Ya, jadi kita pikir saat ini yang bersangkutan tidak boleh ada lagi di Dinas Perumahan, kalau dia ada, terus menerus mempermainkan," ungkap mantan anggota DPR tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jokowi mendapat informasi tentang praktek percaloan di rusun Marunda. Praktek percaloan itu diduga melibatkan orang dalam Pemprov DKI. Jokowi pun berjanji untuk menindak tegas oknum pejabat Pemprov DKI yang terbukti mempersulit warga yang ingin tinggal di rusun Marunda.

"Kalau orang dalam, hilang (dipecat, red). Hilang orangnya," kata Jokowi kepada wartawan, Selasa (29/1) kemarin.

Rusun Marunda, Jakarta Utara adalah rusunawa milik Pemprov DKI. Rusun yang rampung dibangun pada tahun 2007 itu diperuntukan bagi warga tidak mampu yang menjadi korban penggusuran atau bencana seperti banjir. Hanya saja, hingga saat ini sebagian besar unit rusun itu masih tidak berpenghuni karena fasilitasnya kurang memadai.