Rutan di Daerah ini Sering Kebanjiran, Warga Binaan Terpaksa Berdiri

Untuk mengatasi atau menekan jumlah penghuni lapas maupun rutan, Kemenkumham Kalteng selalu mendorong program asimilasi rumah dan integrasi.

Namun, kendalanya terkait keterbatasan atau kurangnya fisik bangunan.

"Misalnya, total kamar yang dimiliki 25 kamar, yang bisa digunakan hanya dua pertiga. Itulah kondisi yang dihadapi Kemenkumham Kalteng," kata Ilham Djaya.

Sebelumnya, Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Desmon Junaidi Mahesa mengatakan kedatangan pihaknya untuk melihat langsung sesuai dengan tugas konstitusional serta fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

"Untuk itu, kami melihat langsung ke daerah. Apakah mitra kerja kami sudah menjalankan fungsi-fungsi tersebut hingga ke bawah."

"Jadi, apa yang kami lakukan dalam rapat-rapat pengawasan legislasi, telah dilaksanakan hingga level paling bawah di daerah," kata Desmond.

RDP Komisi III DPR RI dan Kemenkumham Kalteng turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Zainuddin, perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Kemudian, perwakilan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, para Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng.(Antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!