JPNN.com 
RUU APBN 2023 Disetujui jadi UU, Kamrussamad Merespons, Singgung Soal Ancaman Resesi Global
"Semua ini akan berujung pada terganggunya komoditas pangan dan energi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Kamrussamad mengatakan bahwa APBN 2023 harus menjadi instrumen untuk menjaga resiliensi dan shock absorber daya beli masyarakat.
“Waspada, tetapi tetap fleksibel,” tegasnya.
Pada 2023, lanjut dia, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di angka 7,5 persen - 8,5 persen.
Padahal di 2022, tingkat kemiskinan masih 9 persen.
Untuk menurunkan 1,5 persen bukan hal yang sederhana di tengah gelombang resesi 2023.
"Oleh sebab itu, bantalan sosial harus selalu disiapkan dengan baik di APBN 2023. Ini penting untuk menjaga konsumsi masyarakat yang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kita,” kata Kamrussamad. (boy/jpnn)
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyatakan bahwa APBN harus memiliki resiliensi di tengah ancaman resesi global 2023.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- DPR dan Masyarakat Sipil Desak Proses Hukum Perusahaan Logistik Pembuat Macet di Pelabuhan Tanjung Priok
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- DPR Desak Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok Berkoordinasi Terkait Bongkat Muat dengan Polisi
- Masih Berstatus Waspada, Gunung Semeru Erupsi Lagi dengan Tinggi Letusan 1.000 Meter
- KPK Pastikan Tak Ada Kendala dalam Penyidikan Tersangka Anggota DPR Anwar Sadat
- Hakim Terjerat Kasus Suap Lagi, Sahroni Mendorong Reformasi Total Lembaga Kehakiman
