RUU ASN Disahkan, Ada 6 Permintaan Puluhan Ribu Satpol PP Non-PNS, Fokus Poin 3
1. Mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi tingginya kepada pemerintah dan DPR RI yang serius ingin menyelesaikan tenaga honorer yang sudah didata oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekitar 2,3 juta honorer se-Indonesia.
2. Pemerintah segera menerbitkan aturan teknisnya berupa Peraturan Pemerintah yang mengakomodasi seluruh honorer khususnya tenaga Satpol PP non-PNS menjadi ASN.
3. Minta isi PP dari turunan revisi UU ASN tersebut yang menjadi prioritas untuk menjadi ASN sebagai berikut:
a. seluruh yang sudah masuk database BKN
b. memperhatikan usianya jangan sampai yg lebih tua malah tidak bisa menjadi ASN
c. masa pengabdiannya kepada pemerintah dimulai dari yang paling lama lanjut ke bawahnya
4. Kami berharap penyelesaiannya diangkat menjadi PNS, tetapi jika pemerintah mengeluarkan formula menjadi PPPK hal yang dipikirkan itu jabatan PPPK apa untuk para Satpol PP Non-PNS.
Kalau sampai diarahkan menjadi PPPK paruh waktu khawatir bisa menjadi masalah, karena berpengaruh pada penghasilan. Sebelumnya mendapatkan full karena paruh waktu penghasilannya jadi separuh.
RUU ASN sudah disahkan DPR RI pada 3 Oktober. Ada banyak harapan digantungkan honorer dengan undang-undang baru ini.
- Seluruh Honorer Database BKN & Tercecer Jadi Peserta Seleksi PPPK 2024, Suket Tak Masalah
- Jumlah Honorer Ikut PPPK 2024 Tahap 2 Lebih Banyak Dibanding Gelombang 1
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Guru Supriyani Tetap Ikut Tes PPPK Meski dapat Afirmasi
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral