RUU Ciptaker Menuai Penolakan, Mbak Rerie: Pola Komunikasi Kebijakan Publik Harus Diperbaiki

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pola komunikasi pemerintah kepada publik harus segera diperbaiki untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap kebijakan yang akan diterapkan.

"Belajar dari beberapa kali peristiwa dalam proses pembuatan kebijakan apakah itu undang-undang atau peraturan daerah, dirasa perlu mengomunikasikannya terkait kebijakan yang akan diterapkan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/10).

Pernyataan pimpinan MPR RI yang beken disapa dengan panggilan Mbak Rerie itu disampaikan merespons unjuk rasa di sejumlah daerah, akibat kekecewaan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR pekan lalu.

Dia sangat menyayangkan karena dalam pemeriksaan pihak kepolisian, terungkap sebagian besar pengunjuk rasa mendapat informasi yang salah terkait RUU Ciptaker. Itulah yang diduga menjadi salah satu pemicu aksi unjuk rasa.

"Bila sejak awal RUU Cipta Kerja ini dibahas, banyak orang sudah memahami rancangan kebijakan ini, mungkin saja unjuk rasa besar-besaran tidak akan terjadi," ujar Legislator Partai NasDem itu.

Pola komunikasi seperti layaknya pemadam kebakaran, ujar Rerie, seringkali dilakukan oleh institusi atau lembaga pemerintahan di negeri ini dalam proses penerapan kebijakan baru.