RUU Ini Dinilai Mengerikan Bangsa dan Negara
jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengaku kaget munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional, yang akan mengampuni pengemplang pajak dan koruptor.
Menurut Desmond, kalau pengampunan bagi koruptor terjadi, maka akan sangat mengerikan.
“Karena itu, harus hati-hati dan waspada dalam menyikapi usulan RUU ini, khawatir ada grand design, aktor intelektual di balik munculnya usulan RUU ini. Sebab, pengampunan seperti ini mengerikan bangsa dan negara,” ujar Desmod, dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “RUU Pengampunan Nasional” di Pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (8/9).
Politikus Gerindra ini menjelaskan, draft RUU tersebut tanpa naskah akademik. "Belum dihitung berapa jumlah uang koruptor dan pengemplang pajak yang belum dikembalikan kepada negara, dan siapa mereka itu?” tanya Desmond.
Karena itu, pinta wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Banten I itu, dalam membahasnya harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang. Apalagi tidak disebutkan siapa saja penunggak pajak di dalam maupun di luar negeri?
“Juga sumber pajak itu halal atau haram? Kalau hanya ingin mengembalikan, itu tak perlu dengan membuat UU, tapi cukup referendum saja dan tidak mengorbankan DPR RI atas nama rakyat untuk mengampuni koruptor,” ujarnya.
Selain itu Desmond juga mengungkap bahwa Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani sempat dilobi untuk menerima RUU tersebut. Dia khawatir ini bukan program Jokowi.
“Jangan-jangan ada hengky-pangky, konspirasi dengan munculnya RUU ini. Jadi, Gerindra tidak mau dibodoh-bodohi dengan RUU ini,” katanya.(fas/jpnn)
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengaku kaget munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional, yang akan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- KPU Jakarta Resmi Menetapkan Pramono-Rano Sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta