RUU Kamnas Bisa jadi Blunder Bagi Penguasa

Bahkan menurutnya, bukan tidak mungkin kesalahan pemerintah bisa berujung pada pemakzulan terhadap Presiden yang menjabat. Wawan mencontohkan, sudah ada preseden pemakzulan dalam perpolitikan nasional ketika Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan.

”Artinya, pemerintah dapat  diminta pertanggungjawaban oleh DPR kalau misalnya tidak transparan dan akuntabel. Permintaan pertanggungjawaban itu kan bisa langsung menggunakan hak bertanya, interpelasi, sampai impeachment," ulasnya.(ara/jpnn)