RUU Kamnas Buka Celah Negara Bertindak Semena-Mena

”Atas nama demi keamanan nasional, pengawasan itu bisa lewat penyadapan, atau mungkin di-inteli. Yang jelas, dengan pasal 54 itu, semua bisa diawasi baik eksekutif menteri-menteri itu, semua anggota DPR dan publik yang dalam hal ini berarti rakyat," ucapnya.

Namun Ray mengaku tak heran jika RUU Kamnas mengundang penolakan. Sebab, RUU tersebut saat masih dalam bentuk draf akademik sudah mengundang polemik.

Ray menyebut naskah akademik justru dibuat menyusul setelah pasal-pasal RUU Kamnas dibuat terlebih dulu. Padahal, seharusnya naskah akademik mendahului RUU. "Dalam konteks RUU Kamnas, jelas terlihat dibuat dulu pasal-pasalnya baru kemudian dibuat naskah akademiknya yang terkesan dipas-paskan,” tudingnya. (ara/jpnn)