RUU KIA Resmi Jadi Inisiatif DPR, Puan: Pedoman Bagi Generasi Penerus Jadi SDM Unggul

“Tentang sikap atau opini dari perspektif pengusaha, nanti silakan ikut membahas dan memberi masukan kepada DPR. Prinsipnya ini demi kebaikan dan masa depan anak-anak kita. Saya yakin akan ada titik temu,” tegas Puan.

Rapat Paripurna DPR kemarin juga mengesahkan 5 RUU tentang Provinsi yaitu RUU tentang Provinsi Sumatera Barat; RUU tentang Provinsi Riau; RUU tentang Provinsi Jambi; RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kemudian Dewan pun menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua, yakni RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan.

Rapat Paripurna masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 ini pun mencakup penyampaian laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun Anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023.

Selain itu, ada juga penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Agenda Rapat Paripurna lainnya adalah mengesahkan hasil uji kelayakan 2 calon Hakim Agung dan 2 calon Hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung.

Mereka adalah Calon Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati, Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak Cerah Bangun, Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Agustinus Purnomo Hadi, dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Arizon Mega Jaya.

“Fit and proper test telah dilaksanakan untuk mengisi kekosongan posisi Hakim Agung dan Hakim ad hoc Tipikor pada MA. DPR telah melaksanakan semua prosesnya sehingga calon-calon yang terpilih adalah calon yang proper dan sesuai kebutuhan,” terang Puan.