JPNN.com 
RUU KUHP Perlu Disisir Ulang
Selasa, 02 April 2013 – 23:02 WIB
.jpg)
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumhan) Denny Indrayana, Anggota Komisi III DPR/RI Fraksi PKS, Indra, Praktisi Hukum/ Mantan Pimpinan KPK, Chandra M. Hamzah, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonaprata saat menjadi pembicara dalam diskusi media bertemakan 'Mengupas Tuntas RUU KUHAP & KUHP' di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (2/4). Diskusi tersebut memaparkan Rancangan Undang - Undang Kitab Undang- undang Huku Pidana dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip yang ada dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan kondisi riil yang ada di Indonesia. Foto : Ade Sinuhaji/JPNN
Menurutnya DPR menerima draft KUHP itu pada 6 Maret 2013. Hanya saja sampai sejauh ini belum ada proses pembahasan.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menyatakan, RUU KUHP dan KUHAP yang disampaikan pemerintah ke DPR memang belum sempurna. Namun, kata dia, pembahasan itu sebaiknya memang harus dimulai sekarang.
"Tentu akan ada proses perdebatan dalam proses legislasi di DPR, dan lebih bagus untuk menyempurnakan. Rancangan pasti memberi ruang perbaikan-perbaikan," katanya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Bekas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, mengatakan, banyak pasal-pasal di dalam Rancangan Undang-undang Kitab
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional
