RUU Miras Harus Gol

Namun, SDA segera menyangkan pola berpikir seperti itu. Dia mengatakan, RUU miras nantinya bukan total menghentikan aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi miras. "Saya tegaskan, RUU miras itu sifatnya mengatur," kata dia. Sehingga, negara ini tidak terancam kehilangan jati diri karena lama-lama membolehkan atau menghalalkan sesuatu yang haram.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assiddiqie menjelaskan, inisiatif DPP PPP mengajukan RUU miras ke parlemen bakal mengalami banyak benturan. Diantaranya, RUU ini akan lebih dulu dibenturkan atau dianggap sebagai RUU syariah. "Kita sadari, negeri ini masih alergi terhadap aturan-aturan yang dicap sebagai hukum syariah," katanya.

Menurut Jimly, urusan miras tidak bisa serta merta didekatnya dengan ranah syariah. Sebab, kata dia, miras merupakan ancaman bagi seluruh bangsa. Tidah hanya bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Tetapi juga umat agama lainnya. "Soal miras ini soal serius. Bukan hanya soal masyarakat Islam," katanya.

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar menjabarkan, andai saja instruksi pencabutan perda miras oleh Kemendagri benar-benar dijalankan, maka ada daerah-daera yang bakal kebanjiran miras. Diantaranya yang dia sebut adalah di Kabupaten Indramayu.