RUU Omnibus Law Mewajibkan Pemegang Konsesi Cegah Karhutla
Minggu, 01 Maret 2020 – 06:24 WIB
"Langkah korektif itu seperti pembuatan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut. Ini juga bagian dari upaya holistik pencegahan karhutla di areal konsesi," katanya.
Tim Ahli Omnibus Law bidang LHK ini, menambahkan, dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja diperkuat lagi penegasan tentang pencegahan, menjadi tanggung jawab perusahaan.
Konsesi hutan tanaman industri (HTI), kata dia, juga diperintahkan untuk melakukan kontrol dan menjaga karhutla hingga radius 2-5 km di luar batas konsesinya.
Ilyas juga menjelaskan, penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan, bukan untuk mengejar kesalahan, tapi memberi efek jera sekaligus melakukan pembinaan. (antara/jpnn)
Dalam RUU omnibus law, larangan membakar lahan menjadi lebih luas, bukan hanya bagi pemegang izin.
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- KLHK Optimalkan Upaya Pengendalian Karhutla
- 6 Helikopter Dikerahkan untuk Pemadaman Karhutla di OKI dan OKU Timur
- BNPB Inisiasi Operasi Modifikasi Cuaca di NTB Antisipasi Kekeringan & Karhutla
- Luas Lahan yang Terbakar di Sungai Rotan Muara Enim Mencapai 53 Hektare
- Warga Kulon Progo Diimbau Tak Bakar Sampah Untuk Cegah Kebakaran
- BMKG Infokan Potensi Karhutla di Kaltim, Irwan Fecho: Jika Perlu Lakukan Modifikasi Cuaca