RUU Ormas Segera ke Paripurna
Senin, 28 Januari 2013 – 08:55 WIB
JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah memasuki babak akhir dan segera dibawa ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Dijelaskan, sanksi itu antara lain mulai dari surat peringatan, penghentian bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penghentian kegiatan, denda, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar atau badan hukum. Sanksi pencabutan SKT bisa dilakukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.
"Target kita bulan depan atau Februari akan diajukan Pansus (Panitia Khusus RUU Ormas) ke paripurna untuk disahkan," ujar Malik lewat pesan singkatnya, kepada wartawan, Minggu (27/1).
Baca Juga:
Malik menjelaskan perkembangan terkini soal pembahasan RUU Ormas. Kata dia, Pansus dan pemerintah sepakat memberlakukan sanksi terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran.
Baca Juga:
JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah memasuki babak akhir dan segera dibawa ke rapat paripurna Dewan
BERITA TERKAIT
- Siti Fauziah Sampaikan Bukti MPR Telah Jadikan UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup
- Bawaslu Minta Masyarakat Segera Lapor Jika Menemukan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
- Polda Sulut Minta Masyarakat Jaga Keamanan di Masa Tenang Pilkada
- Heboh Insiden Carok Pendukung Cabup, Brimob Hingga Marinir Dikerahkan ke Sampang
- Tim Pemenangan RIDO Temukan Politik Uang & Pembagian Sembako Jelang Pencoblosan
- Survei Trust Indonesia: Bassam-Helmi Jadi Pemenang Pilbup Halmahera Selatan