RUU Ormas Terus Ditentang

Selain itu, tambah dia,  RUU Ormas mengarah kepada "second-tier registration" yang sebenarnya tidak perlu dan berpotensi menghadirkan birokrasi yang makin panjang, berbelit, dan berpeluang represif. RUU ini kemudian mau mencampuradukkan antara badan hukum yayasan dan perkumpulan. "Dan mau menjadi payung kontrol terhadap semua bentuk organisasi," katanya pula.

Satu hal lagi, sambung Ronald, RUU Ormas mengatur soal mekanisme dan periode waktu bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pembekuan sementara. Fatalnya, tegas Ronald,  RUU ini tidak mengatur konsekuensi jika sebuah organisasi dibekukan sementara.

"Apa lantas sekehendak pemerintah yang melakukan pembekuan? Tentu ini berbahaya sekali," pungkasnya. (boy/jpnn)