RUU Pemilu Gagal Tuntas Sebelum Lebaran, Mendagri: Ada Banyak Kemajuan

jpnn.com, JAKARTA - Target pembahasan RUU Pemilu kelar sebelum lebaran meleset lagi. Berbagai lobi dilakukan, tetapi tidak ada satu pun kesepakatan yang dihasilkan Pansus RUU Pemilu untuk menuntaskan lima isu paling krusial.

Presidential threshold, parliamentary threshold, sistem pemilu, metode konversi suara ke kursi, dan jumlah kursi per dapil masih belum bisa ditentukan.

Jadwal pengesahan RUU Pemilu menjadi UU pun berubah lagi. Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan, Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU Pemilu diagendakan rapat lagi pada 6 hingga 8 Juli 2017.

“Rapat Pansus Paripurna tingkat satu direncanakan tanggal 10 Juli 2017, dan Rapat Paripurna tingkat dua dijadwalkan tanggal 20 Juli 2017,” ujar Bahtiar saat dihubungi wartawan, Senin malam (19/6).

Kemarin Pansus RUU Pemilu sebenarnya diagendakan melaksanakan rapat terakhir bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan para jajarannya, Ketua KPU Arif Budiman dan para komisioner lainnya, serta Ketua Bawaslu Abhan beserta anggotanya. Rapat itu sejatinya dimulai pada pukul 10.00, tetapi baru dilaksanakan pukul 11.15.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria yang memimpin rapat itu menawarkan dua opsi kepada anggota. Pertama, fraksi-fraksi langsung menyampaikan hasil lobi yang sudah mereka lakukan. Kedua, fraksi dan pemerintah membahasnya secara tertutup.

”Kita rapat tertutup saja. Setelah itu, hasilnya kita sampaikan secara terbuka,” jelas Achmad Baidowi, anggota pansus dari Fraksi PPP. Mendagri Tjahjo sepakat dengan usulan tersebut. Pertemuan itu pun diskors.

Pukul 13.50 rapat tertutup itu selesai. Pimpinan pansus masuk lagi ke ruang rapat, sedangkan sebagian anggota meninggalkan ruang rapat. ’’Masih belum ada keputusan,” ucap Viva Yoga Mauladi, anggota pansus dari Fraksi PAN.