JPNN.com 
RUU Penyadapan Bukan Hanyak untuk KPK
Kamis, 01 Februari 2018 – 21:55 WIB
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8). Foto: Ricardo/JPNN.Com
Dia menambahkan, RUU Penyadapan ini bukan hanya mengatur mekanisme dan pertanggungjawaban KPK saja.
Baca Juga:
Namun, ujar Masinton, RUU Penyadapan itu juga berlaku bagi institusi lain yang diberikan kewenangan melakukan penyadapan seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). (boy/jpnn)
Berdasarkan putusan MK hingga saat ini belum ada pengaturan yang komprehensif tentang penyadapan.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Dewas Buka Jumlah Penyadapan oleh KPK Sepanjang 2022, Sebegini Banyaknya
- KPK Minta 2 RUU Ini Segera Disahkan, Komisi III: Apa Targetnya?
- Dewas KPK Telah Mengeluarkan 132 Izin Penyadapan Selama 2020
- Ketua KPK Janji OTT Pakai Sadapan yang Disetujui Dewas
- Penyadapan Lama Masih Berlaku Kalau Waktunya Belum Habis
- Prof Mudzakir Nilai KPK Ketagihan OTT dan Menyadap Perkara Kecil
