RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil

Skema tersebut berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan antara setoran dan pengeluaran, serta menimbulkan dugaan adanya dana jemaah yang hilang. Hingga kini, Badan Pengelola Keuangan Haji belum memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait hal tersebut, yang turut menjadi penyebab ketidaksesuaian dalam alokasi kuota keberangkatan.

Di samping itu, pengadaan akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi jemaah haji masih menghadapi kendala signifikan setiap tahunnya. Masalah yang sering terjadi antara lain kelebihan kapasitas tenda, sanitasi yang tidak layak, serta keterlambatan layanan transportasi dan distribusi konsumsi. Dari segi sumber daya manusia, banyak Panitia Pendamping Ibadah Haji tidak menjalankan tugasnya dengan optimal.

Laporan Tim Pengawas Haji mengungkapkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi yang tidak sesuai kebutuhan semakin memperburuk kondisi tersebut, sehingga membuka celah bagi praktik korupsi dan maladministrasi dalam pengelolaan ibadah haji—sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam pengelolaan ibadah suci umat Islam.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, Forum Haji dan Umrah Berkeadilan menegaskan bahwa RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh calon jemaah haji.

,"RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus disusun secara transparan dan melibatkan masyarakat, agar tidak ada aturan yang merugikan calon jemaah haji," kata Dafa.

Menurutnya, pelibatan publik dalam proses pembahasan RUU ini sangat penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan umat. Ia juga mengajak DPR, khususnya Komisi VIII, serta pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara optimal, mulai dari perbaikan sistem pengelolaan lembaga, penataan kuota keberangkatan, hingga peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan. (tan/jpnn)