RUU Penyiaran Berikan Ruang Bagi Iklan Rokok
jpnn.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan pemasaran produk atau iklan rokok akan tetap diberikan ruang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang sedang dalam tahap harmonisasi.
Ia menjelaskan keputusan tersebut didasarkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyetujui siaran niaga iklan rokok atas gugatan sejumlah organisasi masyarakat terhadap larangan iklan rokok.
“Kita tidak bisa bertentangan dengan keputusan MK, karena di dalam keputusannya, iklan rokok adalah bagian dari proses industri guna mensosialisasikan atau mempromosikan," ungkap Firman Soebagyo disela-sela Rapat Pleno Baleg dengan Komisi I sebagai pengusul RUU Penyiaran di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (2/10/2017) malam.
Lebih lanjut, politikus Golkar ini menuturkan draf RUU Penyiaran akan memberikan sejumlah batasan, diantaranya mengenai jam tayang dan media pemasaran yang secara teknis akan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Seperti gambar penyakit di bungkus rokok, nantinya akan diatur KPI karena dibeberapa negara ada yang iklan rokoknya tidak terlalu menakutkan. Tapi di Indonesia ini kan luar biasa menakutkan, ada iklan yang memperlihatkan seorang bapak menggendong anak kecil sambil merokok, itu kan tidak boleh karena anak tidak boleh menjadi objek promosi tapi kan dipaksakan. Justru yang membuatnya juga melanggar UU, nah hal-hal teknis ini akan diserahkan ke KPI," jelas Firman.(adv/jpnn)
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan pemasaran produk atau iklan rokok akan tetap diberikan ruang RUU Penyiaran
Redaktur & Reporter : Friederich
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia