RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Jeli Melihat Perkembangan ITE Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus betul-betul dibuat untuk mengantisipasi pesatnya laju informasi dan transaksi elektronik atau ITE.

"Jangan sampai (seperti) banyak di Komisi I itu RUU yang revisi-revisi," kata Tamliha dalam diskusi "RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/8).

Dia mencontohkan seperti UU Penyiaran yang sudah dianggap tidak layak lagi, kemudian dilakukan revisi. "Ini revisi yang ketiga UU Penyiaran," katanya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan dalam membuat RUU PDP juga harus jeli membaca seperti apa pesatnya perkembangan ITE di dunia pada masa yang akan datang.

"Jangan sampai bolak-balik merevisi sebuah undang-undang yang itu memerlukan biaya yang cukup besar," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR Christina Ariyani mengatakan RUU PDP merupakan inisiatif pemerintah. Menurut dia, pemerintah sudah merasakan adanya kebutuhan legislasi primer yang mengatur tentang PDP.

Christina mengatakan memang banyak sekali kasus kebocoran, penyalahgunaan hingga jual beli data yang terjadi.

Dia menjelaskan walaupun ada beberapa pengaturan bersifat sektoral yang tersebar di beberapa UU, seperti UU Perbankan, UU Adminduk, UU ITE, tetapi implementasi atau penegakan hukum terkait kasus perlindungan data pribadi belum maksimal.