RUU Pilkada Masih Tarik Ulur

JAKARTA - Pembahasan rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih legislatif terus bergulir di Senayan. Masing-masing fraksi juga belum membulatkan kesepakatan, apakah pilkada dipilih langsung atau melalui DPRD.

    

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Arif Wibowo menyebut, semua fraksi saat ini masih serius mempertimbangkan usulan pemerintah tentang pilkada yang dipilih oleh DPRD. Meski khusus pemilihan gubernur sudah ada titik terang tetap menggunakan pemilihan langsung, namun semua masih bisa berubah.

    

Menurutnya, akhir tahun ini sudah ada keputusan dari DPR mengenai pilkada dipilih secara langsung atau melalui wakil rakyat di masing-masing daerah. “Intinya regulasi yang ditetapkan itu tidak melanggar hak konstitusi warga negara,” kata Arif sata ditemui INDOPOS di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/10).

    

Dia menyebut, idealnya pemilihan langsung itu hanya untuk wali kota, bupati, dan presiden. Sedangkan pemilihan gubernur sebaiknya melalui DPRD. Fraksi yang sudah setuju pilkada di DPRD itu antara lain, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “PDI Perjuangan dan Golkar belum,” bebernya.