RUU PPDT Akhirnya Masuk Paripurna

JAKARTA--Meskipun sempat diwarnai diskusi dan perdebatan yang cukup mendasar terhadap substansinya, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) lolos untuk diajukan pada sidang paripurna DPR RI menjadi usul inisiatif DPR.

"Beberapa substansi memang membutuhkan pembahasan mendalam, seperti pengertian daerah tertinggal," kata Ketua Panja RUU PPDT Sunardi Ayub di Gedung Senayan, Kamis (1/12).

Selain itu, kriteria dan penentuan daerah tertinggal juga menjadi salah satu diskusi yang menarik. Juga perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pengawasan dan evaluasi serta pembiayaan.

"Perlu ada kebijakan fiskal bagi daerah-daerah tertinggal dalam konteks ini. Diantaranya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah perlu memprioritaskan seluruh daerah tertinggal untuk mendapatkan alokasi DAK,” tambahnya.