RUU Tetap Hargai Keistimewaan DIY

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan, pemerintah tetap menghargai keistimewaan Yogyakarta, terkait dengan posisi Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur. Namun di sisi lain, Mardiyanto mengatakan, nilai-nilai demokrasi juga harus diperhatikan, dimana seseorang menjadi kepala daerah harus berdasarkan hasil pemilihan.

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta, pemerintah bersama DPR masih terus mencari rumusan yang tepat agar keistimewaan Yogyakarta tetap dihargai, tapi nilai-nilai demokrasi tidak terabaikan.

"Pemerintah tidak ada niat untuk mengecilkan Yogyakarta. Kita tetap menghormati keistimewaan Yogyakarta, kita tetap menghormati sejarah Yogyakarta," ujar Mendagri Mardiyanto kepada pers usai menghadiri acara peringatan Nuzulul Qur`an di kantornya, Rabu (9/9) petang. Dia mengatakan hal tersebut terkait dengan terjadinya aksi unjuk rasa warga Yogyakarta beberapa waktu lalu yang menuntut agar Sri Sultan Hamengku Buwono X tetap menjadi gubernur seumur hidup di daerah tersebut.

Dijelaskan Mardiyanto, dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta yang hingga saat ini masih berlangsung, pemerintah bersama DPR sedang mencari formula yang paling pas untuk mengatur keistimewaan 'Kota Gudeg' itu. Ketentuan yang lama yang menyebutkan masa jabatan gubernur selama seumur hidup tanpa melalui proses pemilihan, dinilai sudah tidak cocok di era demokrasi ini.