JPNN.com 
RUU TNI Dibahas di Panja, Syamsu Rizal Soroti Mekanisme Penempatan hingga Anggaran
"Misalnya, jika usia prajurit naik dan ada tambahan tunjangan Rp2 juta per bulan untuk 600 ribu prajurit, maka total anggarannya mencapai Rp120 miliar per bulan. Ini harus diperhitungkan apakah Kementerian Keuangan mampu meng-cover atau perlu skema lain, seperti penundaan pembayaran tunjangan," jelasnya.
Syamsu Rizal juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam mengambil keputusan strategis terkait TNI. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto harus memberikan penjelasan kepada publik sebelum keputusan diambil, bukan setelah muncul kontroversi.
"Presiden harus menjelaskan ke publik melalui Mensesneg atau Panglima TNI. Seperti kasus pengangkatan Mayor Teddy, jika dari awal sudah ada penjelasan mengenai penghargaan dan prestasinya, tidak akan ada spekulasi di masyarakat," tegasnya.
Ia menilai, keterbukaan sejak awal dalam setiap kebijakan terkait TNI akan mengurangi polemik dan memastikan keputusan pemerintah mendapat legitimasi publik. (tan/jpnn)
Syamsu Rizal menegaskan bahwa setiap jabatan yang diberikan harus berdasarkan kebutuhan yang terverifikasi dan melalui proses seleksi terbuka.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Komnas HAM Temukan Sejumlah Masalah dalam RUU TNI
- RUU TNI Dinilai Masih Mengandung Pasal Bermasalah, Berpotensi Memunculkan Dwifungsi
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Menerima Tanda Kehormatan Tertinggi dari TNI
- Kritik RUU Kejaksaan, PBHI Gunakan Istilah Lembaga Superbody
- KSAD Jenderal Maruli Tegaskan Letkol Teddy tak Perlu Mundur dari TNI
- Lontarkan Kritik, Ketum GPA Desak Teddy Seskab Mundur dari TNI
