Ryaas: Pilkada Gagal Pilih Pemimpin

JAKARTA -- Anggota Dewan Penasehat Presiden (Wantimpres), Prof Ryaas Rasyid, menilai, pelaksanaan pemilukada secara langsung yang digelar sejak 2005, terbukti gagal memilih kepala daerah yang baik. Dia mengatakan, pernyataan itu berdasarkan keterangan Mendagri Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa Presiden SBY telah mengeluarkan izin pemeriksaan kepala daerah sebanyak 150.

"Jika ada sekitar 150 yang berurusan dengan hukum, itu sama dengan sekitar 20 hingga 25 persen (dari jumlah seluruh kepala daerah, red). Itu menunjukkan rakyat tak tahu siapa yang harus dipilih," ujar Ryaas Rasyid dalam orasinya di acara penyerahan penghargaan MIPI Awards 2010 dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (3/6) malam.

Data tersebut, lanjut Ryaas, relevan dengan pendapat banyak pengamat yang mengatakan bahwa hasil pilkada langsung tidak lebih baik dibandingkan dengan hasil pilkada yang dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui pemilihan di DPRD. Dia mengatakan, kepala daerah hasil pemilukada secara langsung yang ternyata tidak memuaskan itu, merupakan wujud bahwa demokrasi telah mengalami distorsi.

Dia lantas memberikan paparan panjang lebar mengenai prasyarat bagi sebuah negara untuk bisa menjalankan demokrasi secara baik dan memuaskan. Yakni, kecerdasan minimum masyarakatnya dan kesejahteraan minimum masyarakatnya. "Ketika demokrasi dijalankan tanpa ada dua hal itu, maka dia akan mengalami distorsi," terang mantan menteri otda era pemerintahan Presiden Gus Dur itu.