Ryamizard Belum Berpikir Soal Pencapresan
Tak Mau Jadi Cawapres SBY
Sabtu, 07 Februari 2009 – 20:36 WIB
Lantas bagaimana jika SBY ternyata tertarik dan meminta Ryamizadr mendampinginya sebagai cawapres? Penyandang bintang empat di pundank yang sempat diusulkan Megawati untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Endriartono Sutarto ini justru meniilai hal itu tidak mungkin. "Masak SBY sama-sama jenderal, kan ga mungkin. Mungkin saja, tetapi rakyat ga bisa donk..,” kilahnya.
Baca Juga:
Jadi, apakah lebih tertarik mendampingi Megawati yang berasal dari kalangan sipil? “Waduh, jangan gitulah. Capres/cawapres itu tergantung rakyat. Kalau rakyat yang meminta dan Tuhan yang menentukan ya harus dilaksanakan. Pemimpin itu 'kan amanah. Saya ini 'kan tentara, siap sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi soal itu (cawapres) sementara saya ga mikir dulu ya..,” papar pria yang pernah menjabat Komandan Batalyon 641 dan 642-Kodam XII/Tanjungpura, Komandan Brigade Infanteri 17 Kujang I Kostrad, Asisten Operasi Kodam VII/Wirabuana, Kontingen Garuda XII-B ke Kamboja, Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya, serta Panglima Divisi II Kostrad Jawa Timur itu.
Disinggung tentang isu 'Asal Bukan (Capres) S' alias ABS yang dilontarkan Presiden SBY ke publik, Ryamizard menegaskan bahwa isu itu terlalu dibesar-besarkan. ”Ga ada itu. Saya kan tentara, ngerti kayak gitu. Digede-gedein aja itu. Apa itu, sebetulnya (ABS) itu tidak usa digelindingin, biaran aja. Tentara itu kan tahu apa yang harus dilaksanakan,” pungkasnya.(gus/jpnn)
JAKARTA - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu belum mau berkomentar banyak soal namanya yang sempat disebut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Langkah Kejagung Menetapkan 5 Tersangka Korporasi Tanpa PT Timah Dinilai Mencurigakan
- KPK Panggil Petinggi BPR Bank Jepara Artha Terkait Kasus Kredit Fiktif Rp220 Miliar
- KPK Periksa Anggota DPR RI Maria Lestari
- Kerja Kapolda Metro dapat Sorotan Buntut Kasus DWP
- Tegas! Todung Nilai Pemeriksaan Mantan Penyidik KPK Aneh dan Melanggar KUHAP
- Kepala Daerah Minta Jaminan Formasi Tambahan PPPK Tahap 2, MenPAN-RB: Pasti Diterima