Saat Reses, Ketua Komisi X DPR Diadang Puluhan Mahasiswa, Begini Tuntutannya

jpnn.com, JAKARTA - Aksi mahasiswa menuntut pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terus berlanjut. Setelah beraksi di media sosial dengan menaikkan tagar #MendikbudDicariMahasiswa yang sempat menjadi trending, kini mahasiswa nekat turun ke jalan.

Tidak tanggung-tanggung, para mahasiswa mengadang Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda yang sedang melakukan kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) Purwakarta, Kamis (4/6).

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Purwarkarta Bersatu (AMPB) itu mendesak agar Syaiful Huda memfasilitasi mereka untuk berdialog dengan Mendikbud Nadiem Makarim.

Peristiwa pengadangan Syaiful Huda ini terjadi di halaman RSUD Bayu Asih Purwakarta. Saat itu, Syaiful Huda bersama sejumlah anggota DPRD Jawa Barat dan DPRD Purwakarta baru saja selesai menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga medis. Rombongan ini kemudian diadang para mahasiswa sesaat sebelum menaiki mobil.

“Kami mendesak kepada Mas Syaiful Huda sebagai Ketua Komisi X untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan Mas Menteri Dikbud (Nadiem Makarim, red). Kami ingin mendesak agar jajaran Kemendikbud benar-benar mengawal tuntutan kami untuk menurunkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang cukup memberatkan di masa pandemik Covid-19 ini,” ujar Koordinator Aksi Ahmad Syarifudin.

Syarifudin kemudian membacakan beberapa tuntutan AMPB di hadapan Syaiful Huda dan rombongan. Beberapa tuntutan para mahasiswa Purwakarta di antaranya menuntut Komisi X DPR untuk memfasilitasi pertemuan mahasiswa dengan Mendikbud Nadiem Makarim.

Selain itu, menuntut diberlakukannya relaksasi UKT untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Mereka juga menuntut agar penentuan pola relaksasi UKT di masing-masing kampus harus melibatkan mahasiswa.

Tuntutan lainnya adalah meminta pemerintah menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa. JUga meminta Kemendibud melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran Online, dan terakir meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer.