Saatnya Evaluasi Kebijakan UN dan RSBI

Sebagai langkah awal, lanjut Raihan, pemerintah harus membuat Renstra yang memasukkan pendidikan karakter bangsa, karena tidak bisa dipisahkan dari strategi pembangunan kebudayaan nasional. Terlebih pendidikan karakter bangsa sudah menjadi amanat UU Sisdiknas.

Dijelaskan, di dalam pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 dinyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

“Evaluasi Renstra  ini juga diperlukan untuk mencermati berbagai kebijakan yang selama ini justru bertentangan dengan tujuan dan fungsi pendidikan itu sendiri,” imbuhnya.

Dikatakan, pemerintah harus berani mengoreksi kebijakan yang selama ini justru bertentangan dengan Konstitusi dan UU Sisdiknas Tahun 2003 dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Salah satunya, kebijakan UN yang nyata-nyata mengakibatkan kerusakan moral dan menghambat penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.