Saatnya Mengembalikan Muruah MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat
Oleh: Agus Widjajanto - Praktisi Hukum, Pemerhati Sosial Politik dan Budaya Bangsa, tinggal di Jakarta

Sebab negara dikelola secara kekeluargaan layaknya sebuah keluarga harmonis. Negara Integralistik dalam perspektif Soepomo berakar dari struktur sosial masyarakat desa.
Setiap orang dan golongan memiliki tempat dan kewajiban sendiri-sendiri sesuai kodratnya.
Itulah sebenarnya sistem pemerintahan dalam perspektif ke-Indonesiaan yang mempunyai ciri khas tersendiri.
Lain dari pada demokrasi dari negara-negara di belahan dunia lainnya, yang berkonsep Liberal dan Sosialis.
Marsilam Simanjuntak dalam studi sangat impresif soal konsep negara Integralistik. Dalam bukunya, Marsilam menguraikan bagaima Sorpomo “membayangkan” dalam hal Sistem Ketatanegaraan.
Marsilam fokus pada kohesitas gagasan Soepomo dengan pemikiran Hegel. Menurut penulis, aliran dan pendapat dari Benedict Spinoza, dan Adam Muller serta Georg W F Hegel, bukan merupakan rujukan dan pengaruh terhadap Soepomo dalam mengusulkan ide negara Integralistik.
Sebagai seorang bangsawan Keraton Kasunanan Surakarta, Soepomo mengambil contoh dari kehidupan sistem pemerintahan kerajaan Mataram Islam dan Majapahit dalam pemerintah Desa-Desa Adat, yang dikonseptualkan dalam sistem terbentuknya sebuah negara baru yang bernama Indonesia.
Kebetulan Soepomo yang merupakan lulusan pendidikan hukum di Belanda menggunakan referensi para filsuf Eropa pada abad ke-18 dan 19 hanya sebagai perbandingan pandangan.
Sistem Kerakyatan dengan cara perwakilan merupakan manifestasi dari suara rakyat melalui wakil wakilnya diatur melalui sebuah lembaga tertinggi bernama MPR RI.
- Waka MPR Lestari Moerdijat Dorong Layanan Pendidikan yang Merata Segera Diwujudkan
- Wakil Ketua MPR Usulkan Pertamina Bentuk Tim Investigasi Independen, Ini Tugasnya
- Waka MPR Harap Patriotisme Perempuan Dapat Dibangkitkan untuk Dorong Kemajuan Bangsa
- Merawat Asa Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Walau Dirusak Perilaku Koruptif
- Jakarta & Bekasi Dikepung Banjir, Waka MPR: Perlu Ada Langkah Mitigasi
- Waka MPR Minta Pemda Dukung Aturan SPMB 2025 demi Permudah Akses Belajar bagi Anak