Saatnya TNI/Polri Memburu KKB Papua ke Sarangnya

"Langkah-langkah pemetaan dan penanganan ideologi Papua Merdeka juga harus sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka," tuturnya.
Politikus asal Yogyakarta itu menekankan bahwa pembentukan opini publik yang dilakukan pemerintah harus berlandaskan data, fakta, kejadian, dan situasi kondisi di Papua.
Selain itu, pemerintah harus membuka informasinya secara jelas dan jujur agar tidak dimanfaatkan kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.
"Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI/Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua," lanjutnya.
Baca Juga: Konon Inilah Pentolan KKB Dalang Pembantaian Warga Sipil di Nduga
Untuk itu, kata Sukamta, informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI/Polri bertindak sesuai dengan koridor hukum.
Sebaliknya, keterbukaan juga harus diungkap apabila ada oknum TNI/Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum dan mereka harus diproses secara tegas.
Langkah itu menurut Sukamta penting agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia, dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia. (ant/fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta TNI/Polri mengubah pola penumpasan KKB Papua agar gerakan mereka tidak makin meluas.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Gandeng Polri, PalmCo Optimalkan Lahan Replanting Sawit untuk Tanam Jagung
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan
- KSAD Jenderal Maruli Tegaskan Letkol Teddy tak Perlu Mundur dari TNI
- Pamen-Pati Polda Jabar Dimutasi dan Rotasi, Berikut Daftarnya
- Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Jadi Anomali, Hinca Pertanyakan Sistem Rekrutmen Polri
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya