JPNN.com 
Saatnya TNI/Polri Memburu KKB Papua ke Sarangnya
"Langkah-langkah pemetaan dan penanganan ideologi Papua Merdeka juga harus sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka," tuturnya.
Politikus asal Yogyakarta itu menekankan bahwa pembentukan opini publik yang dilakukan pemerintah harus berlandaskan data, fakta, kejadian, dan situasi kondisi di Papua.
Selain itu, pemerintah harus membuka informasinya secara jelas dan jujur agar tidak dimanfaatkan kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.
"Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI/Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua," lanjutnya.
Baca Juga: Konon Inilah Pentolan KKB Dalang Pembantaian Warga Sipil di Nduga
Untuk itu, kata Sukamta, informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI/Polri bertindak sesuai dengan koridor hukum.
Sebaliknya, keterbukaan juga harus diungkap apabila ada oknum TNI/Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum dan mereka harus diproses secara tegas.
Langkah itu menurut Sukamta penting agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia, dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia. (ant/fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta TNI/Polri mengubah pola penumpasan KKB Papua agar gerakan mereka tidak makin meluas.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Hasil Survei Terbaru Ungkap Sejumlah Alasan Polri Perlu Reformasi dan Reposisi
- Berulah Lagi, KKB Bakar Gedung SMP di Papua Tengah
- Kodam Bukit Barisan Gagalkan Peredaran Narkoba di 3 Provinsi, 10 Pelaku Diserahkan ke Polisi
- Fraksi PKS: Parlemen Uni Eropa Harus Gunakan Kekuatannya Mendukung Palestina Merdeka
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Berikut Daftar 22 Pati Polri yang Mendapat Kenaikan Pangkat
