Sah, Utut Adianto Jadi Wakil Ketua DPR dari PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Utut Adianto telah resmi menduduki posisi wakil ketua DPR. Pelantikan Utut sebagai wakil ketua DPR digelar dalam rapat paripurna DPR, Selasa (20/3).
Seluruh pimpinan DPR hadir pada paripurna pelantikan Utut. Ada Ketua DPR Bambang Soesatyo dan keempat wakilnya, yakni Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan.
Utut mengucap sumpah sebagai wakil ketua DPR dalam paripurna yang dipimpin Fadli Zon itu. Pengucapan sumpah dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Utut mengucap sumpah.
Usai pelantikan, Utut menyampaikan terima kasihnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang telah mempercayainya untuk menjadi wakil ketua DPR. Pemegang gelar grandmaster catur itu mengaku sudah menemui Megawati.
"Kemarin sore atau magrib, kami diterima Ibu Mega. Ibu Mega hanya berpesan, kerjakan tugas sebaik-baiknya, itu saja," ungkap Utut.
Ketua Fraksi PDIP DPR itu juga mengharapkan tidak ada kegaduhan lagi di parlemen. "Mudah-mudahan saya bisa memberi manfaat. Kalau bisa DPR tidak usah ribut lagi, tidak usah gaduh," ujar Utut.
Hanya saja, Utut belum mengetahui bidang kerjanya sebagai wakil ketua DPR. Menurutnya, masalah itu akan didiskusikan dengan pimpinan lain mengingat pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial.
Politikus PDI Perjuangan Utut Adianto mengharapkan pelantikannya sebagai wakil ketua DPR mengurangi kegaduhan politik di parlemen.
- Akademisi Universitas Bung Karno Nilai Penetapan Tersangka Hasto Murni Proses Hukum
- Kasus Korupsi CSR BI-OJK, KPK Panggil Legislator Gerindra dan NasDem
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis