Saham Freeport Terlalu Mahal, Bos

Angka tersebut sangat tepat kalau memang tidak ada penurunan produksi maupun keuntungan dan risiko lainnya. Padahal, risiko masih ada sehingga harus dipertimbangkan pemerintah. Apalagi cadangan emas dan tembaga belum menjadi milik penambang sebelum kewajibannya dibayar. ''Artinya, nilai emas dan tembaga tidak boleh dimasukkan dalam proyeksi keuangan,'' terangnya.

Dia menyarankan, pemerintah harus mempertimbangkan belum dibayarnya dividen selama empat tahun. Dia khawatir sikap tergesa-gesa pemerintah bisa membuat negara tersandera. ''Karena investasi belum balik, kontrak Freeport lantas diperpanjang begitu saja. Ngapain beli mahal kalau 2021 bisa menjadi milik pemerintah100 persen?'' ungkapnya.

VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama menyatakan, pemerintah belum merespons penawaran itu. Soal pro-kontra harga yang dianggap terlalu mahal, dia tidak mau terlalu banyak berkomentar. ''Perhitungan dari Freeport McMoran AS. Pada dasarnya, kami masih menunggu respons pemerintah,'' terangnya. 

Secara terpisah, Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai wajar penawaran USD 1,7 miliar harga divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan valuasi harga yang wajar. (dim/gen/c5/pda)