Saham NNT Picu Konflik Pusat-Daerah

JAKARTA - Keputusan pemerintah pusat yang mengambil 7 persen saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) dinilai berujung pada pecahnya konfik antara pusat dan daerah. Hal ini sekaligus meruntuhkan kewibaan pusat terhadap daerah dan keluar dari skala prioritasnya untuk membangun infrastruktur.

Pengamat Ekonomi Ichsanudin Noorsy mengemukakan, ada kesan kuat pemerintah telah ditekan pemodal asing untuk membeli 7 persen saham tersebut. Menurutnya, kekuatan asing itu telah berhasil menggiring pemerintah dalam perangkap pecah belah. "Pemerintah pusat berhasil masuk dalam konstruksi pecah belah adu domba. Yakni pecah belah dengan daerah serta adu domba dengan kalangan nasional sendiri," kata Ichsan saat dihubungi INDOPOS (Group JPNN), Selasa (17/5).

Menurut Ichsan, seharusnya saham itu diserahkan saja ke pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Sebab, negara akan mendapat keuntungan maksimal jika pemda mengelola sendiri sumber daya alamnya. "Saham Newmont pada hakikatnya hak pemerintah daerah seperti halnya Blok Cepu. Logikanya adalah kepemilikan tergantung pada letak tanahnya," katanya.

Dia juga menyebut, saham 7 persen bagi pusat tersebut hanya merupakan saham kosmetik dimana pemiliknya hanya memiliki hak dividen dan hak suara. Namun tak punya hak di dewan direksi. Apalagi, dana sebesar USD 247 juta untuk membeli itu tidak dianggarkan dalam APBN 2011. "Alokasi anggaran bukan untuk beli saham, tapi untuk membangun infrastruktur," ujarnya.