Sahroni Minta Bareskrim Bongkar Skema Besar di Balik Impor Emas 189 T di Kemenkeu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kasus impor emas senilai Rp 189 triliun di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di?usut tuntas.
Hal itu merespons rekomendasi Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) yang menyerahkan pengusutan kasus itu kepada Bareskrim Polri.
Rekomendasi Satgas TPPU itu sebelumnya diungkap Menko Polhukam Mahfud MD pada Senin (11/9). Kasus itu bagian dari transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Sahroni mengatakan kasus impor emas batangan dengan nilai fantastis itu harus diusut tuntas mengingat ada berbagai dugaan tindak pidana lain di baliknya.
“Kasus impor emas ini nilainya sangat fantastis dan terjadi di lembaga negara yang tidak main-main. Jadi, saya khawatir ada grand design untuk mengakali kasus ini," kata Sahroni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/9).
Oleh karena itu, legislator Fraksi Partai NasDem itu meminta Bareskrim Polri bekerja sama dengan instans?i lainnya dalam mengungkap kasus tersebut.
"Saya minta Bareskrim Polri, PPATK, Satgas TPPU, dan seluruh pihak terkait, agar serius membongkar skema besar di balik peristiwa ini," ucapnya.
Dia menilai dengan nilai emas yang fantastis dan melibatkan lembaga negara seperti Kemenkeu, maka menganggap kasus impor emas batang itu bukan kejahatan biasa.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni minta Bareskrim Polri bersama PPATK bongkar skema besar di balik impor emas batangan senilai Rp 189 T di Kemenkeu.
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Ahmad Sahroni: Masih Dini untuk Bicara Pilpres
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Dittipidsiber Bareskrim Turun Tangan Usut Gangguan Sistem Bank DKI
- Penyidik Bareskrim Kaji Substansi Laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah