Sahroni Sindir Polemik Soal Data Penerima Bansos Antara Pemprov DKI dengan Kemensos
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyentil pemerintah terkait polemik data penerima bantuan sosial.
Menurutnya, polemik data penerima bansos antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak.
Bukan malah berbicara di media bahkan saling sindir menyindir.
"Mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tetapi kalau ada, ya dikoordinasikan secepatnya, jangan sindir menyindir di media," ujar Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/8).
Dia menilai dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama yang tak penting.
Apalagi kalau tujuannya hanya untuk sekadar menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, sebaiknya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik, sehingga rakyat tidak bingung.
“Posisi mereka sama-sama eksekutif, jadi kurang tepat apabila berbicara atau menanggapi surat melalui media," ucapnya.
Ahmad Sahroni menyindir polemik soal data penerima bansos antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemensos.
- Gerak Cepat, Kemensos Salurkan Bantuan Korban Banjir Makassar
- Soroti Kasus Kekerasan Seksual Diselesaikan Lewat Pernikahan, Sahroni: Logika Keliru
- Peksos Berperan Strategis Wujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Profesional
- Sahroni Anggap Fenomena Kasus Viral sebagai Evolusi Siskamling
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Panggil Pihak PT PwC Indonesia Advisory
- 5 Sektor Ini Bakal Dapat Upah Minimum Lebih Besar dari UMP DKI Jakarta 2025