Said Abdullah: Optimalkan PPKM Darurat Jawa Bali

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah memberikan tambahan anggaran yang lebih memadai khususnya kepada aparat gabungan keamanan (TNI, dan Polri) yang bertugas menjalankan penegakkan ketertiban dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sebab tanpa peningkatan anggaran operasional maka kegiatan PPKM tidak akan berjalan dengan optimal.

Menurut Said, kegiatan PPKM ini tidak hanya penutupan sejumlah ruas jalan utama di masing masing kota/kabupaten, tetapi juga berbagai operasi penertiban di berbagai tempat umum seperti pasar, rumah makan, taman kota, hingga ke perkampungan.

“Saya kira, langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat patuh untuk tetap tinggal di rumah bagi mereka yang tidak menjalankan tugas dari sektor esensial dan turunannya,” ujar Said di Jakarta, Rabu (14/7).

Oleh karena itu, menurut Said, guna mendukung kegiatan PPKM ini maka aparat gabungan TNI-Polri, BKKBN dan petugas kesehatan dapat jemput bola melakukan vaksinasi di kampung kampung dan perumahan bekerja sama dengan pemuka masyarakat dan RT/RW.

Upaya ini untuk memecah konsentrasi vaksinasi massal yang terpusat hanya di beberapa titik.

Apalagi, kegiatan vaksinasi massal seperti itu rentan untuk menimbulkan penularan barus covid-19 secara lebih massif dengan kemungkinan banyaknya OTG menjadi spreader atau penyebar.

Terlebih lagi covid-19 varian delta hanya butuh 5 menit untuk menularkan antar-orang.