Said Abdullah PDIP Mengkritisi Soal Desa Fiktif

jpnn.com, JAKARTA - Munculnya kasus desa fiktif atau desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang tidak berpenghuni terus mengelinding. Kendati belum diungkap secara terperinci jumlah, nama ataupun lokasi desa-desa siluman tersebut, namun setidaknya sebagian berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menurut politikus PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, desa fiktif ini merupakan puncak gunung es dari permasalahan Dana Desa yang makin meningkat.

Dia berharap temuan tersebut harus menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa pada awal periode pemerintahan baru.

Hal ini penting agar uang pajak rakyat yang disetor ke APBN benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan.

“Saya kira, munculnya desa siluman ini menjadi momentum memperbaiki manajemen pengelolaan dana desa agar tepat sasaran,” ujar Said di Jakarta, Senin (11/11).

Isu desa siluman ini pertama kali disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

“Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri mengaku desa-desa fiktif di Konawe sudah teridentifikasi sejak pertengahan tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi yang membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menemukan 56 desa yang diduga fiktif.

Alokasi dana desa yang terus meningkat hingga mencapai Rp900 juta per desa tahun ini memang sangat menggiurkan.