Said Abdullah PDIP: Manuver-manuver seperti Itu Berniat Jahat
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara bakal capres Ganjar Pranowo dengan partainya apabila gubernur Jawa Tengah itu terpilih menjadi presiden 2024-2029.
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden," kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/6).
Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.
Pria kelahiran 22 Oktober 1962 itu juga membantah pos menteri strategis ditentukan oleh PDIP apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden.
Bagi Said Abdullah, pihak-pihak yang berpandangan demikian berusaha membangun citra untuk mengerdilkan Ganjar Pranowo.
"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka," cetus tokoh asal Sumenep itu.
Sebelumnya pada Minggu (11/6), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis, “Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”
Akan tetapi pada Selasa (13/6), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, "Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!”
Pilpres 2024; Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan ada manuver-manuver berniat jahat.
- Kenaikan PPN dari Rakyat Akan Kembali kepada Rakyat
- Menyikapi Status Tersangka Hasto, Said PDIP Harap KPK Lepas dari Intervensi
- Akademisi Universitas Bung Karno Nilai Penetapan Tersangka Hasto Murni Proses Hukum
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi