Said Abdullah: Pemerintah Harus Tegas, Setop Keran Ekspor CPO
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah berharap pemerintah bisa membuat kebijakan konkret menyikapi kelangkaan minyak goreng dan melonjaknya harga komoditas tersebut.
Contohnya, kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah bisa membatasi keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO.
"Presiden harus ambil tindakan tegas, setop ekspor CPO," kata Said ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Dia mengatakan bahwa langkah setop ekspor tidak akan menuai protes negara asing.
Toh, beberapa negara juga melakukan pembatasan pada komoditas lain.
Semisal Thailand yang membatasi ekspor untuk beras.
Negara Gajah itu tentu melihat kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor kebutuhan pokok tersebut.
"Thailand itu eksportir beras, tetapi dia (Thailand, red) akan berhitung juga. Beras tidak akan diobral juga sekarang oleh Thailand, karena rakyatnya juga takut kelaparan," beber Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah berharap pemerintah bisa membuat kebijakan konkret menyikapi kelangkaan minyak goreng.
- Serapan BULOG Melonjak 2.000 Persen, Hendri Satrio: Dampak Tangan Dingin Mentan Amran
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Hadapi Puncak Panen, Bulog Jatim Optimalisasi Sarana Pengeringan dan Pengolahan
- Ayam Panggang Mbah Dinem di Klaten Rendah Kolesterol, Tanpa Minyak Goreng
- Jelang Lebaran 2025, Harga Pangan Naik, Nyaris di Semua Komoditas
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa