Said Abdullah: Pemerintah Harus Tegas, Setop Keran Ekspor CPO
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah berharap pemerintah bisa membuat kebijakan konkret menyikapi kelangkaan minyak goreng dan melonjaknya harga komoditas tersebut.
Contohnya, kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah bisa membatasi keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO.
"Presiden harus ambil tindakan tegas, setop ekspor CPO," kata Said ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Dia mengatakan bahwa langkah setop ekspor tidak akan menuai protes negara asing.
Toh, beberapa negara juga melakukan pembatasan pada komoditas lain.
Semisal Thailand yang membatasi ekspor untuk beras.
Negara Gajah itu tentu melihat kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor kebutuhan pokok tersebut.
"Thailand itu eksportir beras, tetapi dia (Thailand, red) akan berhitung juga. Beras tidak akan diobral juga sekarang oleh Thailand, karena rakyatnya juga takut kelaparan," beber Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah berharap pemerintah bisa membuat kebijakan konkret menyikapi kelangkaan minyak goreng.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?