Said Abdullah: Pemerintah Harus Tegas, Setop Keran Ekspor CPO
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah berharap pemerintah bisa membuat kebijakan konkret menyikapi kelangkaan minyak goreng dan melonjaknya harga komoditas tersebut.
Contohnya, kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah bisa membatasi keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO.
"Presiden harus ambil tindakan tegas, setop ekspor CPO," kata Said ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Dia mengatakan bahwa langkah setop ekspor tidak akan menuai protes negara asing.
Toh, beberapa negara juga melakukan pembatasan pada komoditas lain.
Semisal Thailand yang membatasi ekspor untuk beras.
Negara Gajah itu tentu melihat kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor kebutuhan pokok tersebut.
"Thailand itu eksportir beras, tetapi dia (Thailand, red) akan berhitung juga. Beras tidak akan diobral juga sekarang oleh Thailand, karena rakyatnya juga takut kelaparan," beber Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah berharap pemerintah bisa membuat kebijakan konkret menyikapi kelangkaan minyak goreng.
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Pengumuman, Beras Bakal Kena PPN 12 Persen, Simak Detailnya
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat