Said Abdullah: Perlu Skenario Terburuk jika Pandemi Covid-19 Berlangsung Lama
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah menyusun worst case scenario atau skenario terburuk bilamana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian covid-19.
Meski demikian, diakuinya worst case scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan Rencana APBN 2022.
“Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat covid-19 dengan tingkat uncertainty tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan rakyat. Dan bila keadaan seperti ini berlangsung lama maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita,” ujar Said di Jakarta, Senin (12/7).
Sejauh ini, menurut Said skenario APBN di tahun 2021 dan 2022 adalah skenario pemulihan segala hal, terutama sosial, ekonomi, dan kesehatan.
Namun demikian, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.
“Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi melihat situasi dan potensi resiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh yang komprehensif,” tuturnya.
Menurut politikus senior PDI Perjuangan ini, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan worst case scenario maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak.
Termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.
Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah menyusun skenario terburuk bilamana kebijakan PPKM tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian covid-19.
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan