Said Abdullah Sampaikan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Saat Raker Pembahasan RAPBN 2025

Said Abdullah Sampaikan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Saat Raker Pembahasan RAPBN 2025
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah sekaligus Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan. Foto: Dokumentasi Pribadi

“Tekanan terhadap rupiah yang terus melemah, menjadi kekhawatiran tersendiri karena rentannya perekonomian nasional terhadap tekanan dan perubahan dari luar,” ujarnya.

Said menekankan pentingnya untuk dapat menemukan segera formulasi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

“Sebab, kita sedang berada dalam fase bonus demografi yang memungkinkan bagi kita untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Apalagi kita sudah menjalankan proses transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur Perekonomian, hal ini bisa sebagai fondasi yang dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Said.

Said berharap kebijakan pendapatan negara bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam pembahasan panja.

Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu terobosan kebijakan untuk sektor perpajakan dan PNBP tahun 2025, memastikan implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan berjalan dengan efektif sehingga bisa memperbaiki sistim dan basis perpajakan.

“Tantangannya memang tidak mudah, sebab kita dihadapkan pula dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang belum sepenuhnya kokoh,” ujar Said.

Selaras dengan kebijakan pendapatan, Said berharap dapat menghasilkan kebijakan belanja yang lebih berkualitas (spending better) dan mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian.

Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi kebijakan dari K/L sebagai leading sector.

Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan RKP Tahun 2025 memiliki nilai yang sangat penting dan strategis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News