Said Abdullah Sampaikan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Saat Raker Pembahasan RAPBN 2025

Said Abdullah Sampaikan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Saat Raker Pembahasan RAPBN 2025
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah sekaligus Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan. Foto: Dokumentasi Pribadi

Beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mengarah pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meninggikan mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur strategis, mendorong dunia usaha dan membantu UMKM untuk bangkit.

Menurut Said, pemerintah juga harus memiliki skala prioritas untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang masih kita hadapi, antara lain  kemiskinan ekstrem, stunting, dan wasting.

Kebijakan yang melibatkan lintas K/L harus jelas dan terukur tingkat keberhasilannya.

“Saya optimistis pemerintah memiliki target besar penurunan stunting lebih progresif. Namun kita belum memiliki effort yang seragam dari multi stakeholder strategis. Persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab 1-2 K/L saja. Oleh sebab itu, semua K/L harus siap bahu membahu dalam menyelesaiakan persoalan dalam satu irama,” ujar Said.

Pada bagian lain, Said menyatakan memiliki concern yang kuat terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, karena ini akan menjadi masa depan bangsa.

Dukungan anggaran pendidikan 20 persen harus benar-benar bisa dioptimalkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional sehingga mampu menghasilkan SDM yang terampil, terdidik, penuh inovasi, dan punya etos kerja tinggi.

“Lima tahun kedepan kita sudah bisa mengurangi angka pengangguran yang berasal dari sekolah menengah dan vokasi secara signifikan. Kita tidak mau lagi melihat generasi Z menganggur, tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan atau Not Employment, Education, or Training (NEET),” ujar Said.

Salah satu faktor penting yang akan menjadi penentu keberhasilan program bantuan sosial adalah keberadaan data yang valid dan jelas sumbernya (by name by address). Oleh sebab itu, perbaikan database yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mensinergikan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) efektif dan tepat sasaran.

Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan RKP Tahun 2025 memiliki nilai yang sangat penting dan strategis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News